Membangun Trajektori Tata Kelola Indonesia yang lebih Dinamis di Era Digital

Prof. Dr. Martani Huseini

Indonesia memang terus menggalakkan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2000. Berhasilkah 18 tahun kemudian menjalankan 7 poin untuk menghasilkan tata kelola pemerintah yang baik dari pusat sampai pelosok? Tak dapat dipungkiri, masih banyak yang belum menjalankan secara maksimal, bahkan masih tertinggal. Dan saat ini, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kini tidaklah cukup.

Bila kita bandingkan dengan negara tetangga kita Singapura, Indonesia masih jauh untuk menyamainya. Kita perlu lari-melesat bahkan membuat lompatan jauh untuk dapat melampauinya. Di saat kita masih berkutat dengan tata kelola pemerintahan yang baik, di berbagai negara sudah menjalankan tata kelola pemerintah yang dinamis (dynamic governance). Nah konsep apa lagi yang kita hadapi?

Mampukah kita melaksanakannya dengan keriuhan korupsi yang merajalela dan makin panasnya politik negara kita dalam memilih pemimpin yang mampu membawa negara kita bersaing dengan negara maju lainnya? Sebelum membahas lebih jauh mari kita mengingat kembali apa itu tata kelopa pemerintah yang baik.

Tujuh poin komitmen Indonesia dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik adalah: (1) Demokrasi, (2) Akuntabilitas, (3) Transparansi, (4) Efisiensi, (5) Efektivitas, (6) Profesionalitas, (7) Mendapat dukungan dari masyarakat. Beberapa aspek yang menjadi tolak ukurnya adalah:

1.             Hukum/kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan.

2.             Kompetensi dan transparansi administratif, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, serta melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.

3.             Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.

4.             Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro ekonomi.

Sejak reformasi 1998, Indonesia sudah memperlihatkan sistem demokrasi pemerintahan yang lebih baik dan terbuka, diantaranya setiap warganegara memiliki hak memilih presiden setiap lima tahun sekali, terbukanya ruang kritik terhadap pemerintah, media yang lebih bebas bersuara menetapkan agenda setting-nya dan bukan sekedar menjadi corong pemerintah. Tetapi bagaimana dengan sektor lainnya?

Pemerintahan daerah yang mandiri mulai berjalan dengan melaksanakan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Roda perekonomian Indonesia mulai membaik, dengan munculnya lapangan pekerjaan, pemilik bisnis dapat langsung bekerjasama dan bertransaksi tanpa harus melalui tengkulak berdasi, dan gairah para usaha kecil dan menengah (UKM) pun menggeliat serta meningkat.

Di jajaran pemerintahan pusat dan daerah pelosok juga berusaha melaksanakan komitmen PP no. 101 tahun 2000 tersebut; meski terkadang bermunculan raja-raja kecil yang terjebak dengan KKN: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Apakah berarti kita telah gagal melakukan tata kelola pemerintah yang baik karena banyaknya berita korupsi yang seakan menjadi makanan kita sehari-hari, ataupun bersuara lantang dengan dalih mengritik bahkan menggunakan isu-isu sensitif yang dapat memecahbelah bangsa demi sebuah kekuasaan? Apa yang akan terjadi di kala negara-negara lainnya memikirkan eksplorasi di bidang sains untuk menyelamatkan umat manusia dan lingkungan bahkan mencari kemungkinan di masa depan, sementara di negara kita makin cenderung tajam pergesekan konflik disebabkan oleh agama dan semakin menutup pikiran dengan menganggap dirinya yang paling benar?

Cermin wajah Indonesia sejak reformasi 1998 memang masih perlu dibenahi sana-sini, dan marilah seluruh jajaran akademis dan alumni FIA untuk ikut mengambil bagian agar coreng-moreng yang kita hadapi ini tak lagi berkelanjutan. Bukan waktunya lagi kita berpangku tangan, karena ilmu yang kita miliki ini bukan saja dapat mengakselerasi tata kelola pemerintah yang baik tetapi kitalah yang menjadi “motor penggerak” tata kelola pemerintah yang dinamis.

Pada dasarnya menjalankan tata kelola pemerintah yang dinamis diperlukan perilaku yang responsif, cepat dan efisien, serta mencegah sentralisasi kekuasaan. Hal ini dapat terjadi bila institusi memiliki kapasitas dan kapabilitas berpikir, serta mau melakukan perubahan yang didukung oleh budaya yang baik dari institusi ataupun kelembagaan. Melalui kapabilitas dan budaya ini, kita dapat menggerakkan sumber daya manusia dan proses perubahan kebijakan yang adaptif. Tata kelola pemerintah yang dinamis ini menjawab hiruk pikuk yang terjadi di negara kita ini.

Selain itu dibutuhkan pemimpin yang transformasional agar kaya membangun ide, dan visioner. Ia mampu berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), dapat mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan serta mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across). Dalam tata kelola pemerintahan yang dinamis diperlukan pemikiran dan pembelajaran baru, berbagai rancangan opsi, pembuatan keputusan analitis, seleksi rasional dalam memilih kebijakan dan eksekusi yang efektif.

Apabila kita amati, pemerintah sekarang ini menerapkan budaya “kerja” sebagai revolusi mental, menunjukkan berbagai perubahan yang signifikan. Beberapa contoh yang dapat kita lihat, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di luar Pulau Jawa terlihat begitu cepat, transparansi anggaran pembangunan dan modernisasi pengadaan di tingkat kementrian, propinsi, kotamadya, kabupaten dan institusi lainnya, kemudian peningkatan yang tajam pada pendapatan pajak, dan masih banyak lagi sedang berjalan.

Apa peran FIA dan alumni di sini? Melalui manifesto “Administrasikan Indonesia” yang telah dicanangkan yaitu:

“Menggelorakan semangat Alumni Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia untuk berbuat terbaik jiwa raga bagi bangsa dan negara Indonesia melalui tata kelola administrasi yang mumpuni. Sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kerta Raharja dan menjadi contoh dunia.”

FIA, dengan tiga keilmuan utama yang dimiliki (Negara, Niaga, Fiskal) dan alumniya dapat membantu pemerintah Indonesia, khususnya daerah yang masih tertinggal, di bidang pelatihan ataupun teknis agar akselerasi dalam menata pemerintahan yang dinamis semakin cepat.  Sehingga Administrasikan Indonesia yang telah kita tetapkan bersama, janganlah menjadi sekedar slogan tanpa makna.

Bayangkan kita ini hidup dalam revolusi industri 4.0, di mana pemimpin industrial berinteraksi baik vertikal secara internal ataupun horisontal dengan para mitra dengan memberdayakan fungsi digital. Berbagai sektor teknologi tinggi seperti robotika, teknologi-nano, kendaraan otomatis, pencetakan 3 dimensi, dll yang berkembang begitu pesat dan menjadi pembicaraan pada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), dimana yang menjadi tantangan bukan pada teknologinya namun fokus kepada manusianya yang mampu beradaptasi, bekerja dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Jadi mari kita bergerak, mendukung dan menjadi bagian dalam hiruk-pikuk perubahan!  

08 Maret 2018 - 17:41 WIB 0